Pimpinan DPR Minta PT GNI Diaudit Total Pasca Bentrok Antar Karyawan
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar saat diwawancarai Parlementaria. Foto: Jaka/nr
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk melakukan audit total di PT GNI, baik dari sisi teknologi smelter hingga pelaksanaan aspek Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan untuk mengungkap fakta penyebab bentrokan yang terjadi antar kelompok pekerja di PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara pada Sabtu (14/1/2023) malam.
“Saya kira perlu audit total secara komprehensif juga dari pemerintah di PT GNI. Semua aspeknya ya, mulai teknologi smelter, masalah K3-nya. Ini penting untuk mengungkap menyebabkan terjadinya bentrokan sekaligus mencegah kasus serupa di perusahaan yang lain,” tegas Gus Muhaimin, sapaan akrabnya.
Melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Selasa (17/1/2023), Mantan Menteri Tenaga Kerja itu menyesalkan pecahnya bentrokan yang menimbulkan tiga korban jiwa, serta mengingatkan semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai spekulasi yang beredar mengenai bentrok tersebut agar proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian berjalan secara optimal.
"Saya sangat sesalkan kejadian di Morowali Utara yang melibatkan karyawan PT GNI. Ini harus diusut tuntas, dan saya berharap betul aparat terkait dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pekerja. Kita dukung aparat kepolisian mengusut kasus itu sampai tuntas, dan kita jangan mudah terprovokasi, apalagi berspekulasi,” kata Legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu pun memastikan DPR, khususnya Komisi III, akan segera mengecek latar belakang penyebab aksi bentrokan yang menewaskan dua orang pekerja tersebut. “Kita di DPR juga tidak tinggal diam, Komisi III nanti akan cek apa sebenarnya yang terjadi di PT GNI. Bagaimanapun bentrokan antar karyawan tidak boleh lagi terjadi selanjutnya,” tutur Gus Muhaimin menutup pernyataan resminya. (uc/rdn)
